Kabarminang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Pembahasan juga mencakup keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran menyampaikan kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang.
Ia berharap pengembangan SPAM tersebut dapat diperluas hingga sambungan rumah sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain SPAM Unand, Fadly juga menyoroti keterbatasan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini seluas 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” ujarnya.
Untuk persoalan sampah, Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar dalam mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang. Menurutnya, RDF menjadi pilihan untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif. Hal tersebut juga didukung keberadaan industri semen di Padang yang dapat memanfaatkan hasil olahan tersebut.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah kebutuhan yang diusulkan Pemko Padang kepada pemerintah pusat melalui perencanaan teknis.
Untuk SPAM Unand, BPBPK Sumbar menargetkan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027 dan pembangunan dilaksanakan sepanjang 2027-2028.
Dukungan untuk pembangunan TPST/RDF juga akan dilanjutkan melalui review DED sesuai kondisi lahan yang telah ditetapkan. Sementara untuk SPAM Gunung Pangilun, BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis lahan seluas 8.175 meter persegi guna mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Terkait penanganan kawasan terdampak banjir, Maria mengatakan DED akan diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” kata Maria.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.
