Kabarminang – Wali Kota (Wako) Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana serta penataan kawasan sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk mendukung pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana pada November 2025.
Ia menyebut, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak tersebut saat ini telah berjalan melalui sejumlah sumber pembiayaan dan dukungan berbagai pihak.
Ia melanjutkan, pembangunan Huntap disiapkan di dua lokasi, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Fadly juga menyampaikan kebutuhan penyelesaian pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan Huntap Balai Gadang. Berdasarkan perhitungan Pemko Padang, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan PSU tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.
Ia berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut agar masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga lingkungan tempat tinggal yang layak.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan daerah tidak harus sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mendorong kepala daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan berbagai sumber pendanaan lainnya.
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Fadly turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
