Kabarminang – Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi 366 unit bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026.
Dari total bantuan tersebut, sebanyak 84 unit rumah yang ditangani langsung oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian PKP telah rampung 100 persen. Sementara itu, unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Progres pembangunan tersebut ditinjau langsung Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama jajaran Kementerian PKP di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Rabu (4/11/2026).
Peninjauan itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Christanti Azis, Kepala Satker Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, sejumlah kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta wali nagari setempat.
John Kenedy Azis mengatakan, bantuan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni.
“Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung perkembangan bantuan dari Kementerian PKP. Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan sebanyak 366 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 84 unit sudah selesai 100 persen, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengerjaan,” ungkap Bupati.
Ia menyebutkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengusulkan sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni agar mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, berdasarkan ketersediaan dan struktur anggaran, pada 2026 baru 366 unit yang terealisasi.
Atas bantuan tersebut, John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP. Ia berharap usulan rumah yang belum mendapatkan bantuan dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Tentu masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan usulan yang belum terealisasi dapat dipenuhi pada tahun berikutnya,” harapnya.
Ia juga menegaskan, seluruh pembangunan dan rehabilitasi rumah melalui program tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir Desember 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat penerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Satker Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah di Padang Pariaman tersebar di sejumlah kecamatan. Setiap unit rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp20 juta.
Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk membayar upah tenaga kerja.
“Kami menargetkan seluruh 366 unit bantuan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dituntaskan pada 31 Desember 2026. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya, sesuai arahan Bapak Bupati, jumlah rumah yang dapat kita bantu semakin banyak,” jelas Zulfahmi.
Ia menerangkan, penerima bantuan merupakan masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni berdasarkan sejumlah indikator teknis. Indikator tersebut meliputi kondisi struktur bangunan, kualitas pencahayaan, dan luas bangunan.
Selain itu, penentuan penerima bantuan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai prioritas.
Terkait kelanjutan program pada 2027, Zulfahmi mengatakan belum ada kepastian mengenai alokasi khusus untuk Kabupaten Padang Pariaman. Namun, berdasarkan arahan awal Menteri PKP, terdapat rencana agar setiap kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan alokasi minimal 200 unit bantuan.
Program RTLH atau BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap dukungan Kementerian PKP terus berlanjut sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
