Kabarminang – Perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,69 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada triwulan III-2026. Meski mencatatkan pertumbuhan positif, Sumbar masih berada di peringkat keenam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada periode tersebut mencapai Rp96,75 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp54,07 triliun.
Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanudin, mengatakan kontribusi perekonomian Sumbar terhadap total perekonomian Pulau Sumatera mencapai 6,46 persen. Sementara kontribusinya terhadap perekonomian nasional sebesar 1,46 persen.
“Dari sisi besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp96,75 triliun, kontribusi Sumatera Barat terhadap perekonomian Pulau Sumatera tercatat sebesar 6,46 persen atau menyumbang 1,46 persen secara nasional. Angka tersebut menempatkan posisi Sumbar di bawah Sumatera Utara (23,50 persen), Riau (23,43 persen), Sumatera Selatan (13,77 persen), Lampung (10,05 persen), dan Kepulauan Riau (7,15 persen) serta Jambi (6-67%. Di belakang Sumbar ada Aceh (4,75%), Bangka Belitung (2,18%), dan Bengkulu (2,04%),” ujar Hasanudin dalam pemaparannya di Kantor BPS Sumbar, Kamis (5/11/2026).
Dari sisi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi, Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52 persen. Sumatera Barat dengan pertumbuhan 4,69 persen berada di bawah Kepulauan Riau dan Riau. Sementara itu, Jambi mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 3,91 persen.
Hasanudin menjelaskan, jika dibandingkan dengan triwulan II-2026, perekonomian Sumbar hanya tumbuh 0,02 persen secara quarter-to-quarter (q-to-q). Perlambatan tersebut dipengaruhi kontraksi pada sejumlah lapangan usaha, terutama administrasi pemerintahan serta transportasi dan pergudangan.
Dari sisi produksi, industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara q-to-q sebesar 13,89 persen. Berikutnya, jasa perusahaan tumbuh 5,18 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 0,10 persen.
“Kontraksi terdalam pada periode q-to-q terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang merosot hingga 18,98 persen. Sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami kontraksi sebesar 7,18 persen akibat penurunan mobilitas barang dan penumpang dibanding triwulan sebelumnya,” jelas Hasanudin.
