Menurut Aim, pemerintah juga perlu menjaga konsistensi dalam menerapkan aturan mengenai pembangunan di kawasan yang memiliki potensi risiko bencana.
“Pemprov Sumbar harus konsisten dalam menerapkan aturan mengenai zona rawan bencana. Sebagai perbandingan, kawasan zona merah tsunami di Padang tetap terdapat berbagai bangunan tanpa adanya larangan tegas dari pemerintah,” tutur Aim.
Komunikasi pemerintah dan pengusaha
Aim menilai persoalan tersebut juga tidak terlepas dari komunikasi publik antara pemerintah dan pelaku usaha yang dinilainya belum berjalan optimal.
Menurut Aim, ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah dan pengusaha berpotensi menimbulkan resistensi serta ketidakpercayaan investor. Ia menyebut bahwa kondisi serupa pernah terlihat dalam dinamika investasi di kawasan Mentawai.
Terkait langkah hukum yang ditempuh PT HSH, Forum Pariwisata Sumbar menyatakan dukungannya. Aim menilai pengusaha memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum, terlebih PT HSH mengantongi sertifikat hak milik (SHM) dan telah memperoleh putusan pengadilan terkait sengketa tersebut. Memang SHM bukan serta-merta si pemilik tanah boleh membangun di sana semaunya, tetapi harus memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, keamanan dan keselamatan.
“Dari sisi kepatuhan teknis, saya melihat pengusaha kooperatif karena telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar hingga mengantongi rekomendasi dari kementerian terkait. Bahkan, pengusaha bersedia membangun dam dan prasarana pengaman untuk menjamin faktor keselamatan,” ujar Aim.
Investasi harus diikuti jaminan keselamatan
Meski mendukung investasi, Aim menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembangunan fasilitas pariwisata.
“Dalam kasus PT HSH ini, dari kacamata pariwisata, tentu saja kami mendukung siapa pun yang memiliki niat baik untuk berinvestasi dan membangun sektor pariwisata di Sumatera Barat. Namun, ujungnya tetap pada faktor keselamatan dan keamanan,” katanya.
