Kabarminang — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengingatkan semua pemerintah daerah untuk tidak mengangkat tenaga honorer baru. Ia mengatakan bahwa pengangkatan honorer harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” kata Bima usai mengikuti gelar griya (open house) di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4), seperti dikutip dari Kumparan.com.
Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan bahwa Kemendagri juga terus berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait dengan masalah itu. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar pengangkatan honorer tidak memicu masalah.
“Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenpanRB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya supaya disosialisasi dengan baik,” kata Bima.
Masalah honorer itu sempat menuai sorotan Mendagri, Tito Karnavian. Ia menyinggung jumlah pegawai honorer yang membeludak.
Ia menyebut bahwa sebagian besar pegawai honorer yang bertugas di bidang administrasi sebagai orang titipan.
“Kalau administrasi, biasanya titipan: titipan pejabat, atau timses bupati, wali kota dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, jumlahnya 2 juta kalau enggak salah,” kata Tito.
