Oleh: Syafruddin Karimi*
Ketika Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat di tengah tekanan nilai tukar, publik ekonomi seperti mengalami dejavu. Pada 25–26 Maret 2025 Rupiah sempat menyentuh Rp16.640 per Dolar AS—level terendah sejak krisis Asia 1998. Pada masa itu Rupiah sempat terperosok ke Rp16.800/USD sebelum otoritas akhirnya melepaskan kontrol penuh terhadap kurs. Hari ini kita dihadapkan pada kenyataan yang mirip masa itu meski secara narasi disebut “berbeda”.
Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, menyatakan bahwa situasi 2025 tidak sebanding dengan 1998. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia yang solid sebesar USD154,5 miliar, defisit transaksi berjalan yang terkendali di -0,32% PDB, dan sistem keuangan yang lebih matang. Namun, seperti yang dikatakan oleh Nassim Nicholas Taleb (2007), justru sistem yang tampak stabil di permukaan dapat menyembunyikan kerapuhan besar. Taleb menyebut kondisi itu sebagai fragility under opacity—kerapuhan yang tersembunyi di balik narasi yang tampak kuat.
Bank Indonesia memang telah menggelontorkan dua kebijakan besar dalam merespons gejolak kurs: pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp120 triliun sejak awal tahun, dan intervensi di pasar valuta asing yang mencakup pelepasan USD1,6 miliar (CNBC Indonesia, 2025). Namun, meski intervensi dilakukan di pasar spot dan melalui instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF), nilai tukar tetap tertahan di kisaran Rp16.500/USD hingga akhir Maret.
Pasar menilai bahwa permasalahan bukan hanya pada ketatnya suplai dolar, melainkan juga pada kredibilitas narasi kebijakan ekonomi jangka menengah. Data menunjukkan bahwa sepanjang Q1 2025, aliran dana asing keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai USD2,8 miliar—terbesar di Asia Tenggara. Hal itu mencerminkan tekanan bukan dari faktor eksternal semata, melainkan juga dari persepsi risiko kebijakan domestik yang belum tertangani dengan baik.
Sebagaimana diperingatkan Paul Krugman (1999), ekspektasi pasar bisa menciptakan realitas ekonomi baru. Dalam konteks ini, narasi pemerintah yang hanya menekankan bahwa “fundamental ekonomi kita kuat” tanpa diiringi arah fiskal yang jelas, justru menciptakan kekosongan kebijakan. Hingga akhir Maret 2025, pemerintah belum menyampaikan rencana konkret soal belanja produktif, strategi fiskal jangka menengah, maupun kebijakan industri yang dapat memulihkan kepercayaan investor.
Lebih parah, risiko mikro dan struktural yang bersifat laten terus diabaikan. Utang luar negeri jangka pendek sektor swasta non-bank mencapai USD48 miliar per Februari 2025, dan 65% di antaranya belum terlindungi (unhedged) (Ahmad Nur Hidayat, 2025). Kondisi itu menyerupai pemicu awal krisis 1998, ketika gagal bayar utang korporasi memicu kepanikan sistemik dan devaluasi tajam rupiah. Artinya, krisis yang dahulu dianggap “eksternal” sebenarnya lahir dari kelalaian internal.
Kita bisa belajar dari negara tetangga. Vietnam, Filipina, dan Malaysia berhasil menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya meski di bawah tekanan global yang sama. Bedanya, mereka memiliki strategi policy communication yang lebih kredibel dan sinkron antara otoritas moneter dan fiskal. Vietnam, misalnya, aktif mengelola ekspektasi pasar dengan strategi dual-intervention dan penguatan kredibilitas bank sentralnya sambil memberikan sinyal kebijakan fiskal yang tegas dan terukur.
Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, presiden, dan pelaku industri keuangan sangat dibutuhkan. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan intervensi Bank Indoneeia justru akan menjadi penambal jangka pendek yang boros cadangan devisa dan tidak menyelesaikan akar masalah. Dibutuhkan sebuah tim komunikasi ekonomi nasional yang terdiri dari figur kredibel dan dihormati pasar, seperti mantan menteri teknokrat, ekonom senior, atau kepala lembaga yang dipercaya publik domestik dan internasional.
Penting dicatat, pelajaran utama dari krisis 1998 bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang komunikasi yang gagal, terlalu percaya diri, dan pengabaian terhadap risiko tersembunyi. Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, pada Juli 1997 menyatakan bahwa fundamental Indonesia kuat dan krisis baht Thailand tidak akan menular ke Indonesia. Tak lama kemudian, Rupiah runtuh, sistem keuangan lumpuh, dan ekonomi masuk masa resesi berat. Pernyataan “kita berbeda dari 1998” bisa jadi benar secara nominal. Akan tetapi, jika mentalitasnya tetap sama, hasilnya bisa serupa.
Nassim Taleb (2007) mengingatkan, “Optimisme harus hadir, tapi bukan dalam bentuk kepercayaan diri yang berlebihan. Dalam ekonomi, yang tak terlihat bisa lebih berbahaya dari yang terlihat.” Maka dari itu, menyebut fundamental ekonomi kuat harus dibarengi dengan transparansi terhadap kelemahan yang ada dan kesiapan melakukan koreksi kebijakan.
Krisis bukan sekadar soal nilai tukar yang menyentuh angka psikologis, melainkan juga tentang kredibilitas narasi ekonomi dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan. Jika kita hanya terpaku pada statistik, tetapi gagal merespons risiko sistemik, kita sedang mengulang sejarah yang sama—dengan aktor dan narasi yang berbeda.
Sudah saatnya kita berhenti menyandarkan harapan pada retorika makro, dan mulai membangun fondasi nyata melalui reformasi struktural, perbaikan kredibilitas fiskal, serta komunikasi kebijakan yang cerdas karena pada akhirnya bukan data yang menjaga stabilitas ekonomi, melainkan kepercayaan.
*Syafruddin Karimi, Guru besar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas
