Di era media sosial, sebuah video dapat menyebar dalam hitungan menit dan berubah menjadi konsumsi publik dalam skala besar.
Orang-orang kemudian berlomba memberikan penilaian.
Ada yang mengecam.
Ada yang mencibir.
Ada pula yang membagikan ulang materi tersebut tanpa memikirkan dampaknya.
Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap perilaku pejabat dan eksploitasi aib seseorang.
Kritik terhadap persoalan yang menyangkut etika pejabat dan kepercayaan publik adalah bagian dari kontrol sosial.
Tetapi menyebarkan kembali materi yang mempermalukan seseorang hanya demi sensasi bukanlah bentuk kepedulian terhadap moral.
Kita tidak perlu ikut memperpanjang penyebaran video tersebut untuk menyampaikan kritik.
Yang jauh lebih penting adalah membicarakan persoalan yang ada di baliknya.
Tentang etika.
Tentang tanggung jawab.
Tentang keteladanan.
Dan tentang bagaimana sebuah institusi menjaga kepercayaan masyarakat.
Pejabat Harus Menjadi Cermin
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang sempurna.
Yang dibutuhkan adalah pejabat yang memahami bahwa dirinya dipercaya.
Seorang pejabat harus tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.
Ia harus memahami bahwa tidak semua yang mungkin dilakukan pantas dilakukan.
Terlebih ketika tindakan itu berlangsung di lingkungan pemerintahan dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap institusi.
Karena itu, pemeriksaan terhadap kasus ini harus berjalan sesuai aturan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi harus diberikan sesuai ketentuan.
