Afif mengatakan keluarga menghormati kewenangan kepolisian dalam menentukan tindak lanjut suatu perkara. Meski demikian, keluarga masih membutuhkan penjelasan mengenai pertimbangan terhadap bukti dan keterangan yang telah disampaikan sebelum penyelidikan dihentikan.
“Kami meminta penjelasan resmi dan proporsional dari Polda Sumatera Barat mengenai hasil gelar perkara tersebut,” tuturnya.
Selain proses di kepolisian, Afif juga menyoroti rekomendasi MDP tertanggal 4 Juni 2026. Ia mengatakan penyidik pernah memperlihatkan dokumen rekomendasi tersebut kepada pihaknya. Namun, berdasarkan dua halaman dokumen yang diperlihatkan, pihaknya belum melihat uraian memadai mengenai pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, penilaian bukti, kajian rekam medis, maupun proses pemeriksaan yang mendasari rekomendasi.
Afif menegaskan penilaian tersebut merupakan pengamatan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada pihaknya, bukan kesimpulan bahwa MDP sama sekali tidak melakukan pemeriksaan.
Ia merujuk Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemberian rekomendasi MDP didasarkan pada pemeriksaan kesesuaian praktik keprofesian dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
“Pemeriksaan apa saja yang dilakukan sebelum rekomendasi tanggal 4 Juni 2026 diterbitkan? Siapa saja pihak yang diperiksa atau dimintai keterangan? Dokumen medis dan bukti apa saja yang telah dinilai? Bagaimana kesimpulan rekomendasi tersebut dihubungkan dengan standar pelayanan medis yang berlaku?” ujar Afif.
Ia mengatakan pihaknya tidak menyimpulkan rekomendasi MDP tersebut keliru. Namun, keluarga meminta dasar ilmiah, medis, dan prosedural rekomendasi itu dapat dijelaskan melalui mekanisme yang sah.
Menurutnya, rekomendasi profesi harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Sementara itu, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana harus didasarkan pada proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
