Ia merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan.
Sementara itu, Pasal 38 ayat (2) mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa paling lambat 100 hari kerja. Afif menegaskan ketentuan tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi, bukan sekadar penetapan tanggal sidang.
“Kami meminta Komisi Informasi memberikan penjelasan mengenai tanggal penerimaan dan registrasi permohonan, perkembangan pemeriksaan, jadwal persidangan, serta perhitungan tenggang waktu penyelesaian yang berlaku terhadap perkara,” ucap Afif.
Ia berharap apabila terdapat penundaan atau hambatan administratif, alasan tersebut disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keterbukaan informasi perlu dijunjung dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.
