Kabarminang — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Dilansir dari MUI Digital, dalam fatwa tersebut MUI menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Selain itu, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
Dalam ketentuan umum fatwa tersebut, vape didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau atau diperoleh melalui proses sintesis. Zat tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga mengeluarkan delapan rekomendasi kepada pemerintah dan sejumlah lembaga terkait untuk mengendalikan peredaran vape.
MUI merekomendasikan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Presiden juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.
