Dalam rekomendasi lainnya, MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk rokok elektrik.
MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI juga meminta BNN bersama aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba melalui vape serta melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
