Kabarminang — Keluarga almarhum Alceo Hanan Flantika, bayi yang meninggal dunia di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada 3 April 2026, meminta penjelasan Polda Sumatera Barat (Sumbar) terkait penghentian penyelidikan laporan dugaan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Kuasa hukum keluarga, Afif Syah Putra, mengatakan pihaknya keberatan atas terbatasnya kesempatan pelapor untuk mengetahui fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang menjadi pertimbangan dalam gelar perkara di Polda Sumbar pada 17 September 2026.
“Kami tidak memperoleh kesempatan untuk mengetahui secara utuh bagaimana fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dipertimbangkan dalam proses gelar perkara,” kata Afif saat ditemui di Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Padang, Senin (9/11/2026).
Menurut Afif, keluarga saat itu pada pokoknya hanya diberi kesempatan menyampaikan harapan mengenai penyelesaian perkara. Padahal, keluarga membutuhkan informasi yang memadai mengenai perkembangan laporan, alasan pengambilan keputusan, serta tindak lanjut atas bukti yang telah diserahkan.
Ia mengatakan pihaknya memahami gelar perkara merupakan mekanisme internal kepolisian dan terdapat bagian tertentu yang dapat dibatasi sesuai ketentuan hukum. Namun, pembatasan tersebut dinilai tidak semestinya menghilangkan hak pelapor untuk memperoleh penjelasan mengenai proses penanganan laporan.
“Kami mempertanyakan, bagaimana keluarga korban dapat memahami hasil proses hukum apabila dasar pertimbangan atas fakta dan bukti yang telah mereka serahkan belum dijelaskan secara memadai?” ujarnya.
Afif menegaskan pihaknya tidak bermaksud mempersoalkan kewenangan kepolisian dalam melaksanakan gelar perkara. Keluarga hanya meminta penjelasan yang proporsional mengenai proses dan hasil pemeriksaan laporan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian keluarga setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menerbitkan pemberitahuan hasil gelar perkara pada 7 Oktober 2026. Dalam pemberitahuan itu, penyelidikan dinyatakan dihentikan dengan pertimbangan tidak ditemukan unsur tindak pidana dan adanya rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang tidak merekomendasikan peningkatan perkara ke tahap penyidikan.
