Kabarminang – Bank Nagari menyambut positif kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Relaksasi tersebut dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi, terutama bagi yang sebelumnya terkendala riwayat kredit.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan kebijakan ini menjadi momentum untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama.
“Selama ini, salah satu tantangan dalam pengajuan KPR Subsidi adalah kendala pada SLIK atau BI Checking. Sekarang ada kabar baik dari kebijakan pemerintah,” ujarnya, ditulis Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan, meski ada pelonggaran, Bank Nagari tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko kredit.
Menurutnya, relaksasi ini juga menjadi peluang menjangkau segmen baru, termasuk masyarakat dengan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta yang sebelumnya terhambat pada tahap awal verifikasi.
Bank Nagari, kata dia, akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga reputasi kredit, termasuk kehati-hatian dalam mengambil pinjaman seperti leasing kendaraan, elektronik, hingga pinjaman online.
Selain itu, perseroan juga mempercepat proses persetujuan serta menyederhanakan administrasi KPR subsidi agar lebih mudah diakses.
Untuk meningkatkan daya tarik, pada 2026 Bank Nagari menyiapkan program insentif berupa promo KPR berhadiah peralatan rumah tangga bagi nasabah baru.
Kebijakan relaksasi SLIK ini diyakini menjadi pendorong peningkatan kinerja penyaluran KPR subsidi, seiring semakin terbukanya akses bagi masyarakat yang membutuhkan hunian pertama.
Target Tumbuh hingga 15 Persen
Bank Nagari menargetkan pertumbuhan portofolio KPR subsidi sebesar 10–15 persen pada 2026.
Tahun ini, perseroan memperoleh kuota awal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 710 unit, termasuk layanan syariah.
Hingga periode Januari–Maret 2026, realisasi penyaluran tercatat 21 unit dan diproyeksikan meningkat pada bulan berikutnya.
Pengajuan KPR subsidi tercatat paling tinggi di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta sebagian di Pekanbaru, Riau.
Bank Nagari juga menargetkan penetrasi lebih luas ke sektor wiraswasta dan pekerja informal yang selama ini sulit mengakses pembiayaan.
“Minat masyarakat Sumatra Barat untuk memiliki rumah pertama sangat tinggi, dan relaksasi ini akan mempercepat akses tersebut,” kata Gusti.
