Afni menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa pengumuman kebijakan pemerintah pusat harus disertai kepastian regulasi dan ketersediaan anggaran.
“Kalau yang keluar hanyalah kebijakan dan kertas kerja tanpa diikuti dengan uangnya, ini menjadi tantangan. Namanya otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya juga diiringi dengan anggarannya,” ucap Afni.
Afni menambahkan bahwa tekanan fiskal daerah pada 2027 diperkirakan semakin berat. Meski pemerintah pusat menyampaikan alokasi TKD 2027 meningkat secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, dia mengingatkan bahwa kenaikan tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap peningkatan total belanja negara.
Selain itu, kata Afni, Siak menghadapi penurunan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) lebih dari 72 persen. Selain itu, terdapat kebutuhan tambahan anggaran hampir Rp60 miliar untuk memenuhi kewajiban universal health coverage (UHC) yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.
Atas kondisi tersebut, Afni berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, khususnya mengenai sumber pembiayaan gaji, tunjangan, dan status kepegawaian.
Afni mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah menteri. Salah satu respons yang diterimanya menyebutkan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran para kepala daerah dan persoalan itu akan dibahas pada pekan berikutnya.
“Kami berharap juknis segera kami dapatkan. Dalam hitungan hari, sebelum 30 November, kami harus sudah memiliki pegangan untuk menyusun APBD 2027,” ujar Afni.
Afni menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan administratif berjalan beriringan dengan dukungan fiskal yang memadai. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat memenuhi hak-hak PPPK sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
