Afni mengungkapkan bahwa Pemkab Siak telah mengutus perwakilan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan tersebut mengemuka. Namun, hingga 7 November 2026 pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan. Ia menyebut bahwa persoalan tersebut semakin mendesak karena pemerintah daerah harus menyelesaikan pengesahan APBD 2027 paling lambat 30 November 2026.
“Kami khawatir kalau tidak diberikan kepastian, akhirnya tetap dianggarkan dalam APBD, padahal ternyata ditanggung pusat. Uang Rp275 miliar itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk mencicil utang atau membiayai belanja modal lainnya,” tutur Afni.
Sebaliknya, Afni juga mengkhawatirkan jika pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji PPPK karena menganggap pembiayaannya ditanggung APBN, tetapi ternyata anggaran tersebut tidak tersedia dalam APBN 2027. Ia khawatir hal itu berdampak terhadap pembayaran gaji para pegawai.
Karena belum adanya kepastian, kata Afni, Pemkab Siak untuk sementara tetap memasukkan anggaran pembayaran gaji PPPK dalam RAPBD murni 2027 sebagai langkah antisipasi.
“Dengan asumsi kalau ternyata ditanggung pusat, Alhamdulillah. Kami di daerah tinggal melakukan pergeseran anggaran saja dan bisa memiliki ruang fiskal yang lebih luas,” ujar Afni.
Afni kemudian menyinggung pengalaman pemerintah daerah terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) ASN. Saat itu pemerintah pusat menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp20 triliun untuk pembayaran THR ASN daerah melalui komponen dana alokasi umum (DAU). Namun, ketika mendekati jadwal pembayaran, anggaran yang diharapkan tersebut belum tersedia sebagaimana dipahami pemerintah daerah.
Meski demikian, kata Afni, Pemkab Siak tetap mampu membayarkan THR bagi ASN dan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Menurut Afni, pembayaran THR bagi PPPK paruh waktu tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan dan bersumber sepenuhnya dari APBD Siak dengan nilai hampir Rp40 miliar.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi yang begitu sulit, kami masih diberikan kemampuan membayarkan THR ASN dan PPPK. Bahkan, untuk pertama kalinya PPPK paruh waktu juga mendapatkan THR dengan nilai hampir Rp40 miliar. Itu murni dibayarkan dari APBD Kabupaten Siak,” ucap Afni.
