Kabarminang — Tiga orang warga Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, menjadi tersangka karena menggarap lahan pertanian di lahan berstatus hutan lindung.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, dari Kapolda dan Wakapolda Sumbar, 50 orang lagi menyusul menjadi tersangka pada kasus yang sama.
Andre menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengakibatkan lahan yang dikelola warga berubah status menjadi hutan lindung. Akibatnya, kata Andre, aktivitas pertanian yang dilakukan warga dianggap ilegal sehingga warga menghadapi ancaman hukum.
Rasadi Rangkayo Tama Alam, Juru Bicara Niniak Mamak Inderapura, menjelaskan bahwa seiring dengan Incasi Raya Group membuka lahan perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat Nagari Inderapura, masyarakat setempat juga membuka lahan kebun kelapa sawit di samping lahan kebun Incasi Raya Grup tersebut.
Rasadi menerangkan bahwa hutan di Inderapura dulunya bukan hutan lindung atau hutan produksi koversi (HPK), melainkan hutan ulayat nagari. Akan tetapi, kata Rasai, saat pemerintah membangun PLTA Koto Panjang di Riau tahun 1992, pemerintah butuh hutan pengganti. Saat itulah, katanya, status hutan ulayat nagari Inderapura diubah statusnya menjadi hutan HPK dan hutan lindung. Perubahan status tersebut, katanya, tidak diketahui oleh ninik mamak masyarakat Inderapura,” ucapnya baru-baru ini.
“Masyarakat mulai membuka lahan perkebunan tahun 2000, dan baru dipersoalkan oleh Kehutanan tahun 2021. Padahal, kelapa sawit masyarakat sudah besar dan sudah lama panen,” tuturnya.
Rasadi menerangkan bahwa Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hutan lindung seluas 7 ribuan hektar di kawasan pantai memanjang dari Pasir Ganting, Nagari Pulau Rajo, Kecamatan Air Pura, sampai ke Kecamatan Silaut, dan kawasan HPK seluas 14 ribuan hektar di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, dan Lunang. Ia menyebut bahwa kawasan hutan lindung dan HPK tersebut bersepadan dengan lahan HGU Incasi Raya Grup.
“Alas hak sertifikat HGU Incasi Raya Grup adalah pelepasan tanah ulayat nagari Inderapura oleh Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Dua Puluh,” ucapnya.
