Kabarminang – Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan program prioritas nasional itu berjalan optimal di Kota Padang.
Kegiatan itu dihadiri Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Sumatera Barat Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, sejumlah pejabat Pemko Padang, serta para kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha serta produsen lokal dalam rantai pasok pangan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, melainkan juga oleh sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi dan respons masyarakat terhadap program tersebut.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly.
Ia juga meminta seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, setiap dapur MBG harus memenuhi standar terbaik dari sisi mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, Fadly menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok yang memenuhi standar program MBG.
Wali Kota Padang itu juga meminta Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Di samping itu, ia mengingatkan yayasan dan pengelola SPPG untuk mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin setiap bulan guna memastikan seluruh aspek program berjalan optimal.
Menurut Alfiadi, evaluasi mencakup penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia menyebutkan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan relatif baik. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaannya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” kata Alfiadi.
