Kabarminang — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat sembilan konflik antara harimau sumatra dan warga di daerah tersebut yang terjadi sejak 2020 hingga sekarang.
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menyebut konflik harimau sumatra dengan warga dipicu oleh kerusakan kawasan hutan yang menjadi habitat dan jalur jelajah satwa tersebut.
Ia mencatat, lebih dari 10.000 hektare hutan di kawasan hulu telah dibuka secara ilegal untuk aktivitas tambang emas. Selain itu, terdapat 25 titik bukaan lahan di Suaka Margasatwa Bukit Barisan. Kemudian, pembukaan akses jalan, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, serta praktik pembalakan liar telah memutus konektivitas habitat dan mengganggu rantai pakan harimau.
“Ketika habitat terganggu, harimau kehilangan ruang jelajah dan rantai pakan alaminya. Kondisi itu memaksa mereka keluar dari hutan dan masuk ke area pertanian atau permukiman warga,” katanya, Rabu (29/7/2026).
Ia melanjutkan, penyelamatan harimau sumatra tidak bisa hanya dilakukan dengan menangani konflik di lapangan atau mengevakuasi individu satwa semata, tetapi harus dibarengi dengan perlindungan secara utuh melalui penyelamatan bentang alam yang menjadi ruang hidupnya.
Tommy juga mengkritik kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar dan kepolisian yang dinilai lemah dalam penegakan hukum serta cenderung memisahkan perlindungan satwa dari bentang alamnya.
“Penanganan konflik melalui pemindahan individu satwa atau penambahan patroli dipastikan tidak akan menyelesaikan akar masalah jika pemulihan habitat utuh terus diabaikan,” ujarnya.
Berikut deretan konflik harimau sumatra dengan masyarakat yang terjadi di sejumlah wilayah Sumbar sejak 2020 hingga 2026:
