Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan DAS di Sumatera Barat. Kerusakan kawasan hulu berpotensi meningkatkan limpasan permukaan, mempercepat kenaikan debit sungai, dan memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.
Desak pemulihan hutan dan normalisasi sungai
Untuk mengurangi risiko bencana, Isril merekomendasikan pemerintah daerah mempertahankan tutupan kanopi hutan di kawasan DAS minimal 30 hingga 40 persen dari total luas wilayah.
Ia juga mendesak penghentian alih fungsi lahan yang merusak kawasan hutan dan mengganggu fungsi resapan air, terutama di kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air.
“Selain memulihkan hutan, normalisasi sungai dan pengerukan endapan sedimen secara berkala wajib dilakukan agar kapasitas tampung alur sungai kembali optimal,” tegas Isril.
Khusus di kawasan rawan banjir lahar dingin Gunung Marapi, ia mendorong pembangunan cek dam atau sabo dam secara berlapis. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menahan dan mengendalikan material vulkanik yang terbawa aliran air saat hujan deras.
Isril turut menekankan pentingnya perlindungan kawasan hulu DAS Kampar. Menurut dia, kelestarian kawasan tersebut berkaitan dengan ketersediaan air untuk mendukung operasional PLTA Koto Panjang serta memenuhi kebutuhan irigasi pertanian secara berkelanjutan.
Ia menilai upaya mitigasi bencana di Sumatera Barat perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari menjaga tutupan hutan, mengendalikan alih fungsi lahan, memulihkan kawasan hulu, hingga memperbaiki kapasitas aliran sungai.
“Kondisi Sumatera Barat dominan lereng curam, maka tutupan lahan berupa kanopi pohon jangan kurang dari 30 hingga 40 persen di setiap DAS, alih fungsi lahan harus dihentikan, serta badan sungai wajib dinormalisasi dari sedimen,” tutup Isril.
