Kabarminang – Tanah longsor kembali menimbun badan jalan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu (29/7/2026) sore. Kejadian ini menjadi longsor keempat yang melumpuhkan jalur nasional Padang–Bukittinggi dalam kurun waktu lima bulan terakhir.
Rangkaian bencana yang terus berulang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pola penanganan yang selama ini diterapkan. Praktisi Geographic Information System (GIS) sekaligus Pengamat Kebencanaan Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mengubah pendekatan penanganan bencana di kawasan tersebut.
“Penanganan bencana selama ini terlalu reaktif dan hanya berfokus pada kecepatan alat berat membersihkan material longsor, padahal fokus utama seharusnya pada pencegahan,” ujar Timtim kepada Sumbarkita, Rabu (29/7/2026).
Longsor Berulang di Titik yang Sama
Catatan Sumbarkita menunjukkan, longsor di Lembah Anai bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam lima bulan terakhir, jalur utama penghubung Padang dan Bukittinggi itu telah empat kali tertimbun material longsor.
Peristiwa pertama terjadi pada 5 Maret 2026 di KM 66+500. Bencana kemudian kembali terjadi pada 24 Juni 2026 di KM 66+700, disusul longsor susulan di lokasi yang sama pada 24 Juli 2026, hingga kejadian terbaru pada 29 Juli 2026 di kawasan Kelok Baneo, KM 61+800.
Menurut Timtim, tingginya curah hujan hanya menjadi pemicu akhir dari bencana tersebut. Penyebab utama, katanya, adalah kerentanan lereng yang dipengaruhi pelapukan batuan, pemotongan lereng, perubahan tutupan lahan, serta terganggunya sistem drainase.
Kawasan Lembah Anai memang memiliki karakteristik geografis yang kompleks. Jalur tersebut berada di lereng curam Pegunungan Bukit Barisan sekaligus mengikuti alur Sungai Batang Anai.
Kondisi itu semakin meningkatkan potensi bencana karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai menerima limpasan air dan material dari tiga gunung, yakni Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek.
Penanganan Diminta Berbasis Data Geospasial
Melihat pola bencana yang terus berulang, Timtim menilai pemerintah perlu mengubah orientasi penanganan dari sekadar pemeliharaan jalan menjadi sistem manajemen risiko koridor transportasi.
