Kabarminang – Polemik film NIA yang akan segera tayang di bioskop terus bergulir. Pengacara In Dragon, terpidana mati kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari, Elvy Madreani, meminta Cinema XXI menghentikan seluruh promosi maupun penayangan film tersebut.
Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 06/BS-DJ/XI/2025 tertanggal 11 November 2025 yang ditandatangani Elvy. Surat itu menyebut film NIA diproduksi oleh PT Smaradhana Pro dan PT 786 Production melanggar aturan tayang. Surat ini juga ditembuskan ke sejumlah lembaga, seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Sensor Film (LSF), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta Polda Sumatera Barat. Surat tersebut merupakan tanggapan atas balasan Cinema XXI tertanggal 3 November 2025.
“Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film dan surat dari Kemendikbudristek maupun Lembaga Sensor Film hanya bersifat administratif, bukan izin hukum untuk memakai kisah nyata milik orang lain,” katanya Sumbarkita, Selasa (11/11).
Ia, menilai produser film diduga memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan dan menutupi fakta bahwa cerita film tersebut diangkat dari kehidupan nyata kliennya. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk penyesatan hukum (misrepresentation) dan itikad tidak baik (bad faith).
Selain menilai produser bersalah, Elvy juga menilai Cinema XXI turut serta dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, karena tetap menayangkan karya yang dinilai bersumber dari pelanggaran hak moral dan hak pribadi seseorang.
“Kami mendesak Cinema XXI untuk menghentikan semua bentuk penayangan dan promosi film NIA. Menarik seluruh materi promosi dari media sosial dan media massa. Menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf resmi di tiga media nasional. Memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga pemilik kisah nyata,” ujarnya.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Elvy memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, terhadap PT Smaradhana Pro, PT 786 Production, dan Cinema XXI. Gugatan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, sementara laporan pidana akan disampaikan ke Polda Sumatera Barat.
“Kami berharap pihak Cinema XXI menghormati hak moral dan hak pribadi klien kami dengan menunda seluruh rencana penayangan film NIA hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap,” tutupnya.
