Kabarminang — Polisi menahan RI (57), mantan Penjabat Wali Nagari dan RP (34), Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Kamis (10/7), atas dugaan korupsi dana desa.
Kepala Satuan Reskrim Polres Solok, AKP Efrian Mustaqim Batiti, mengatakan bahwa pihaknya menahan kedua orang itu dalam kasus dugaan menyelewengkan dana desa Rp300 juta lebih. Pihaknya menahan keduanya karena keduanya dua kali mangkir dari panggilan kepolisian.
“Awalnya kami ingin menangkap mereka di kediaman mereka. Tetapi, keluarga mereka menyerahkan mereka ke polres. Kami menahan mereka di rutan Polres Solok karena khawatir keduanya melarikan diri,” ujar Efrian kepada Sumbarkita pada Jumat(11/7).
Efrian menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan kedua orang itu sebagai tersangka pada 9 April 2025. Setelah itu, pihaknya memanggil keduanya, tetapi keduanya tidak memenuhi panggilan kepolisian.
Efrian menerangkan bahwa pihaknya kali pertama memanggil IR pada 5 Juni 2025 melalui surat nomor: S.pgl/73/VI/2025/Reskrim untuk hadir pada 10 juni 2025. Kemudian, pihaknya melayangkan panggilan kedua kepada IR melalui surat nomor: S.Pgl/80/VI/2025/Reskrim pada 24 Juni untuk hadir pada 26 juni 2025. Namun, katanya, IR tidak memenuhi kedua panggilan itu.
Pada Rabu (9/7) sekitar pukul 09.00 WIB, kata Efrian, keluarga kedua tersangka menyerahkan keduanya ke Polres solok. Kemudian, pihaknya menahan keduanya pada Kamis (10/7) guna penyidikan lebih lanjut setelah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan: Sp.Han/20/VII/2025/Reskrim.
Perihal kasus kedua tersangka, Efrian menjelaskan bahwa keduanya diduga keras mengorupsi dana desa Nagari Kampuang Batu Dalam pada kegiatan fisik di bidang kesejahteraan tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil gelar perkara penetapan tersangka di Polda Sumbar pada 9 April 2025 dan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Pemkab Solok, kata Efrian, keduanya merugikan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp305.947.000.
Efrian mengatakan bahwa kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Atas perbuatan mereka, kata Efrian, kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta.
