Isril menyebut sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, dan Kota Padang Panjang. Perhatian khusus diperlukan pada kawasan kipas aluvial dan dataran banjir yang saat ini telah dipadati permukiman penduduk.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup dilakukan melalui langkah darurat setiap kali terjadi kejadian. Pemerintah perlu menyentuh persoalan struktural, terutama pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan kondisi daerah aliran sungai.
Dalam strategi pemulihan, Isril membagi upaya mitigasi menjadi dua pendekatan, yakni struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural mencakup naturalisasi sungai, pembangunan bangunan pengendali sedimen, penguatan lereng, serta pengendalian limpasan air di permukaan tanah.
“Mitigasi struktural dan non-struktural harus berjalan beriringan, mulai dari perbaikan alur sungai hingga penataan ruang yang benar-benar berbasis pada peta risiko bencana,” ujarnya.
Selain itu, pemulihan jangka pendek juga perlu dilakukan melalui pembersihan material banjir dan longsor, pembukaan akses jalan yang terisolasi, penyediaan hunian darurat, serta pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Namun, Isril menilai pembenahan jangka panjang jauh lebih menentukan keselamatan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan kearifan lokal Minangkabau dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana dan kelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan filosofi Alam Takambang Jadi Guru dan Pinteh Sabalun Anyuik sebagai nilai budaya yang dapat menjadi landasan membangun perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kita bisa mengoptimalkan kearifan lokal Minangkabau agar masyarakat memiliki budaya siaga dan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tuturnya.
