Area bandara disebut telah diuruk setinggi 7 hingga 10 meter untuk mengantisipasi gelombang tsunami. Meski lantai dasar berpotensi terendam, lantai mezanin dan lantai dua disiapkan untuk menampung sekitar 10 ribu orang. Selain itu, tersedia crisis center berupa menara yang dapat menampung sekitar dua ribu warga.
“Bandara YIA itu mungkin jadi satu-satunya bandara di ASEAN yang sudah menyiapkan menghadapi potensi gempa megathrust,” kata dia.
Sistem keamanan di sekitar bandara juga dilengkapi pintu palang otomatis di jalur underpass yang akan menutup ketika sirene gempa berbunyi untuk mencegah kendaraan terjebak di bawah tanah dan mengarahkan pengguna menuju area aman.
Dwikorita mengingatkan bahwa tantangan mitigasi tidak hanya pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan edukasi kebencanaan. Ia menilai pergantian generasi siswa maupun pergantian pejabat pemerintahan dapat memengaruhi kesinambungan kesiapsiagaan.
Menurutnya, pelatihan kebencanaan dan simulasi harus dilakukan secara rutin agar pengetahuan mitigasi tetap terjaga meskipun terjadi pergantian personel atau siswa.
“Jadi yang tantangan sekarang adalah dari segi kesiap-siagaan, selain geladinya itu harus lebih intensif, itu adalah keberlanjutan,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menilai masih terdapat kesenjangan antara kualitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan pelaksanaannya di daerah.
Ia menyebut tiga persoalan utama yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut, yakni sistem peringatan dini yang belum terintegrasi secara menyeluruh, integrasi data risiko lintas sektor yang belum optimal, serta kapasitas pemerintah daerah yang masih lemah dalam respons darurat taktis dan operasional.
Menurut Rustian, kondisi itu berdampak pada rapuhnya layanan dasar pemerintah daerah ketika bencana terjadi. Ia mencontohkan banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 sebagai gambaran nyata persoalan tersebut.
Rustian mengatakan bahwa risiko bencana di Indonesia kini semakin bersifat sistemik dan multidimensi akibat interaksi berbagai ancaman yang diperparah perubahan iklim.
“Kesiapan koordinasi di tingkat pusat tidak serta-merta meningkatkan kesiapan taktis dan operasional di tingkat daerah,” kata dia.
