Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh dengan membawa langsung usulan bantuan kepada pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan melalui audiensi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/7).
Dalam pertemuan tersebut, John Kenedy Azis didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri. Audiensi juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani Situmeang, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari yang mendampingi Menteri PKP.
Pertemuan itu difokuskan untuk menyampaikan proposal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait kebutuhan percepatan penanganan RTLH sekaligus peningkatan kualitas kawasan permukiman yang masih membutuhkan penataan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam pemaparannya, John Kenedy Azis menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, kualitas tempat tinggal memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah selama ini terus berupaya menjalankan berbagai program untuk memperbaiki kondisi rumah warga dan menata kawasan permukiman. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan peningkatan kualitas rumah. Selain itu, sejumlah kawasan permukiman di Padang Pariaman masih memerlukan penataan lingkungan beserta pembangunan infrastruktur dasar yang memadai agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat dan aman.
“Kami berharap Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, mengatakan proposal yang diajukan telah disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan kondisi riil di lapangan. Dokumen tersebut memuat usulan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah serta penataan kawasan permukiman yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurut Andri, usulan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kementerian PKP dalam menetapkan alokasi program dan bantuan bagi Kabupaten Padang Pariaman sehingga penanganan RTLH dan kawasan permukiman dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut positif aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Pertemuan ditutup dengan penyerahan proposal secara resmi dari Bupati John Kenedy Azis kepada Menteri PKP sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperjuangkan peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman bagi masyarakat.
