Sebaliknya, perbankan dan pasar modal juga dinilai memiliki posisi penting untuk mendorong transisi dan memutus siklus kerusakan lingkungan.
WALHI Sumut menyebut data tersebut baru mencerminkan sebagian kecil perusahaan yang dapat ditelusuri karena masih terbatasnya keterbukaan data pembiayaan dan struktur korporasi di Indonesia.
“Tanpa audit perizinan yang menyeluruh, keterbukaan data pembiayaan, dan penegakan hukum yang tegas, risiko ekologis di Sumatera akan terus berulang dan berubah menjadi tragedi kemanusiaan,” terang WALHI Sumut.
Data WALHI Sumut tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan Bank Mandiri sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Yang ditampilkan adalah jejak pembiayaan yang teridentifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang oleh WALHI disebut berada di sektor berisiko.
Namun, dengan nilai US$3,752 miliar, posisi Bank Mandiri sebagai bank dalam negeri dengan pembiayaan terbesar dalam pemetaan tersebut membuat informasi ini menjadi penting untuk diketahui publik—terutama ketika tekanan terhadap ekosistem Sumatera dan dampaknya terhadap masyarakat masih menjadi persoalan serius.
