Kabarminang – Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara seorang perempuan yang diduga bidan desa dengan warga di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, beredar luas di media sosial.
Video yang diperoleh Sumbarkita itu memperlihatkan perdebatan terkait biaya persalinan yang disebut-sebut mencapai Rp1,25 juta. Dalam rekaman tersebut, terdengar pihak keluarga pasien mempertanyakan pelayanan yang diberikan kepada warga.
Berdasarkan informasi yang beredar, perselisihan diduga bermula dari persoalan pembayaran biaya persalinan. Keluarga pasien disebut belum mampu melunasi biaya tersebut. Dalam video juga muncul pembahasan mengenai permintaan kartu tanda penduduk (KTP) yang diduga akan dijadikan jaminan.
Pada rekaman itu, seorang perempuan yang disebut sebagai kakak pasien melontarkan keberatan terhadap tindakan yang dinilainya lebih mengutamakan urusan pembayaran dibanding pelayanan kepada warga yang membutuhkan bantuan medis.
Sementara itu, perempuan yang diduga bidan desa dalam video tersebut terdengar memberikan penjelasan bahwa persoalan yang diperdebatkan bukan semata-mata urusan pribadi. Ia menyebut hal itu berkaitan dengan kepentingan puskesmas dan tidak bisa diselesaikan secara sepihak.
Menanggapi beredarnya video itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan penelusuran guna memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
“Kami baru menerima informasi terkait video tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan segera menelusuri dan mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya dari seluruh pihak yang terkait,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Minggu (7/6).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Prinsip kami adalah setiap persoalan harus dilihat secara objektif dan berdasarkan fakta. Karena itu, kami akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait agar duduk persoalannya menjadi jelas. Jika memang terdapat kesalahpahaman, tentu harus diselesaikan dengan baik. Namun jika ditemukan hal-hal yang perlu dievaluasi, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Hendra juga meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasil penelusuran diperoleh.
“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi. Berikan kesempatan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi sehingga informasi yang diterima masyarakat benar-benar berdasarkan fakta,” katanya.
Hingga informasi ini disampaikan, belum diketahui kronologi lengkap kejadian tersebut. Sumbarkita masih berupaya menghubungi pihak puskesmas dan pihak yang diduga terlibat dalam video tersebut guna memperoleh penjelasan lebih lanjut. Berita ini akan diperbarui setelah informasi tambahan diperoleh.
