“Secara konstitusi hak Presiden untuk mengusulkan dua orang untuk kemudian dipilih MPR. Tanya dulu ke Presiden, siapa dua orang yang mau diusulkan,” tuturnya.
Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden
Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan putusan MA ataupun kesepakatan politik antarfraksi di DPR.
Mengacu Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pendapat tersebut harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan memperoleh persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Selanjutnya, pendapat DPR diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden.
