Kabarminang — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mencapai Rp14,69 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Dalam siaran pers yang dirilis Senin (9/11/2026), ICW mengungkapkan pengadaan tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Berdasarkan data portal realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai total kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan itu terdiri dari lima paket di Kemendikbudristek dan tiga paket di KKP.
Di Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa publikasi pada 2024. Rinciannya, penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun Raffi Nagita Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran Raffi Ahmad dalam acara Rp2,52 miliar, serta penayangan konten TikTok Rp144,42 juta.
Sementara itu, di KKP terdapat tiga paket pengadaan yang dilakukan oleh tiga unit kerja. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar. Kemudian, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan tiga paket tersebut, total kontrak KKP kepada PT Rans Animasi Indonesia mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Belanja di tengah efisiensi
ICW mempertanyakan pengadaan jasa influencer tersebut karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut organisasi itu, belanja tersebut perlu dijelaskan kesesuaiannya dengan semangat penghematan yang diminta Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
