Sementara itu, DPR RI dijadwalkan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dan membahas tindak lanjut putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi mengenai persoalan tersebut.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan langkah resmi.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco.
Di tengah menguatnya isu pemakzulan, Partai Gerindra mengaku belum menentukan sikap resmi. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya masih menunggu rapat fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad juga menyebut partainya belum membahas kemungkinan sosok pengganti Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Belum sampai ke sana,” kata Kamrussamad kepada Inilah.com, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, pengusulan nama calon pengganti wakil presiden merupakan hak konstitusional presiden.
