Namun, Ateng mengingatkan adanya potensi dampak lain yang perlu diantisipasi pemerintah. Selisih harga yang semakin lebar antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi dikhawatirkan akan mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite.
Jika perpindahan konsumsi tersebut terjadi secara masif, kuota Pertalite berpotensi lebih cepat habis. Selain itu, beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dapat meningkat.
“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan kebijakan subsidi energi di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
