Kabarminang – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (24/9).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka kemiskinan serta menyelaraskan program daerah dengan target penanggulangan kemiskinan nasional.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, yang menurutnya bukan hanya masalah lokal tetapi juga persoalan nasional bahkan global.
“Data mencatat bahwa kemiskinan ekstrem identik dengan berbagai masalah sosial yang kompleks. Kota Bukittinggi berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan menjadi di bawah 1 persen pada tahun 2025 jika seluruh elemen masyarakat bekerja bersama-sama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujar Ibnu Asis.
Ibnu Asis menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan dua target utama yakni menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–1 persen pada akhir 2029.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi holistik yang fokus pada tiga bidang utama: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Memiliki data yang akurat dan tepat sasaran adalah bagian dari solusi. Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berupaya menyediakan perlindungan sosial yang inklusif serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Bukittinggi berharap TKPK dapat menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Ibnu Asis menegaskan bahwa dengan kerja sama seluruh pihak, cita-cita menuju Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas dapat terwujud.
