Ia menyebutkan, kemacetan di jalur distribusi menyebabkan sekitar 1.400 kiloliter BBM per hari tidak dapat disalurkan tepat waktu ke SPBU.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumbar telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Balai Pelaksana Jalan, dan kepolisian guna menerapkan rekayasa lalu lintas. Sistem buka-tutup diterapkan di jembatan darurat Bungus, sementara mobil tangki BBM mendapat pengawalan khusus agar dapat melewati titik-titik kemacetan.
“Pemerintah daerah saat ini menerapkan uji coba jalur alternatif dengan mengalihkan kendaraan pribadi roda empat, sehingga jalan utama dapat dikhususkan bagi truk besar dan mobil tangki Pertamina,” kata Helmi.
Selain rekayasa lalu lintas, pemerintah juga memperpanjang jam operasional Terminal BBM Teluk Kabung menjadi 24 jam dan meminta SPBU memperpanjang waktu pelayanan. Pemprov Sumbar turut mengajukan tambahan pasokan BBM dari Terminal BBM Siak, Provinsi Riau, guna mempercepat pemulihan stok di wilayah terdampak.
Helmi menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan distribusi energi di Sumbar. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan terminal BBM baru di lokasi yang lebih aman dan strategis.
“Kami sudah mengajukan usulan resmi kepada Menteri ESDM sejak awal tahun untuk membangun terminal BBM baru, dengan opsi lokasi di wilayah Agam atau Pasaman Barat,” ujarnya.
Menurut Helmi, usulan tersebut telah mendapat kajian teknis awal dari Pertamina pascabencana hidrometeorologi yang sempat mengganggu distribusi BBM di Sumatera Barat. Bahkan, Wakil Menteri ESDM dijadwalkan memanggil manajemen Pertamina untuk mempercepat realisasi proyek strategis tersebut.
