Massa juga mendesak pemerintah memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah tuntutan yang disampaikan meliputi stabilisasi harga bahan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan daya beli masyarakat.
Di sektor pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah merealisasikan janji pendidikan gratis. Mereka menilai akses pendidikan perlu menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi dan praktik militerisme di ruang sipil. Mereka juga mendesak penguatan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan agar kewenangan daerah dapat berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang terdesentralisasi.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta pemerintah menghentikan praktik KKN dan secara terbuka mengakui serta memperbaiki kesalahan dalam tata kelola pemerintahan.
Mahasiswa juga mendesak DPR RI menggulirkan hak angket terkait persoalan ijazah SMA wakil presiden. Tuntutan tersebut disampaikan bersama sejumlah kritik lain terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Sumbarkita, ratusan personel kepolisian berjaga di gerbang Kantor DPRD Sumbar. Sebanyak 10 bus Polresta Padang juga terlihat berada di sekitar lokasi untuk mendukung pengamanan aksi.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan tuntutan yang mencakup bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan hubungan sipil-militer.
