Kepala Dishub DKJ, Syafrin Lippo, menjelaskan bahwa mengelola sistem transportasi massal di Jakarta merupakan tantangan besar karena tingginya volume perjalanan harian, yang mencapai 88 juta perjalanan. Ia menyebut bahwa mayoritas perjalanan harian di sana didominasi kendaraan pribadi.
Syafrin juga mengungkapkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dipengaruhi oleh kebijakan lama yang mewajibkan gedung-gedung memiliki seratus tempat parkir. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Syafrin, Pemprov DKJ telah memperkenalkan berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, BRT, dan LRT, serta menerapkan kebijakan pro lingkungan guna mengurangi emisi bahan bakar.
“Kami juga membatasi usia kendaraan untuk menekan polusi udara dan kemacetan. Selain itu, kami terus meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di jalan-jalan utama,” tuturnya.
Untuk menanggapi paparan Dishub DKJ, Doni Harsiva Yandra menyatakan bahwa DPRD Sumbar akan terus menjalin sinergi dengan Pemprov DKJ dalam mengembangkan transportasi publik di Sumbar, khususnya BRT di kawasan Metropolitan Palapa.
“Kami yakin, dengan sistem transportasi yang terintegrasi seperti di Jakarta, kemacetan di Sumbar bisa dikurangi, dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat,” ucapnya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi, serta anggota DPRD Sumbar lainnya, di antaranya Siti Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli M. Nur, Gustami Hidayat, Bakri Bakar, Hanapi Lubis, Nurkholis Dt Rajo Birajo, serta Kepala Dishub Sumbar, Dedi Dialontoni.
