Kabarminang — Komisi III DPRD Kota Padang menilai pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pembangunan dan infrastruktur selama 2025 berjalan secara baik.
Komisi III menyampaikan penilaian itu dalam rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padang di ruang rapat mereka pada Jumat (12/6/2026). Rapat tersebut dihadiri mitra kerja Komisi III, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim Ay, mengatakan bahwa pembahasan LKPD merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang dibahas bersama DPRD sesuai dengan bidang tiap komisi.
“Pembahasan LKPD ini sudah diagendakan dalam Badan Musyawarah DPRD dan saat ini memasuki hari kedua. Untuk Komisi III, kami membahas bersama mitra kerja seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,” katanya.
Helmi menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyoroti capaian penyerapan anggaran, tetapi juga pelaksanaan program dan tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut bahwa realisasi anggaran pada OPD mitra Komisi III secara umum menunjukkan capaian yang tinggi.
“Alhamdulillah, realisasi anggaran tahun 2025 di mitra Komisi III rata-rata berada di atas 90 persen. Ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target karena keterlambatan penyelesaian oleh pihak ketiga, namun sebagian besar sudah dituntaskan pada Februari dan Maret 2026,” ujarnya.
Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kalau pembangunan infrastruktur sudah selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat, berarti tujuan program itu tercapai,” katanya.
