KAMMI juga menyoroti kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu yang dinilai masih jauh dari layak. Jeni menyebut banyak guru bekerja penuh waktu, tetapi menerima gaji minim dan kerap terlambat dibayarkan.
“Mereka adalah ujung tombak pendidikan kita,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa turut menolak komersialisasi pendidikan yang dianggap membuat akses sekolah berkualitas hanya dapat dinikmati masyarakat mampu. Mereka menilai biaya pendidikan yang terus meningkat membuat masyarakat kecil semakin sulit melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Jeni juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter berbasis falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah untuk menghadapi degradasi moral generasi muda.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga serius memperkuat nilai-nilai moral dan budaya daerah.
Massa aksi mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar menghentikan kegiatan yang dinilai hanya bersifat seremonial dan pencitraan di media sosial.
“Harapan kami pemerintah fokus bekerja, jangan cuma banyak konten dan seremonial saja, sementara jeritan dunia pendidikan diabaikan,” ujar Jeni.
KAMMI berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka demi mewujudkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sumbar.
