Kabarminang – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menyoroti tingginya laju inflasi di Sumatera Barat yang menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatra. Menurutnya, lonjakan harga pangan, terutama cabai merah, serta kenaikan harga produk perawatan pribadi menjadi pemicu utama tekanan inflasi di daerah tersebut.
Syafruddin menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap barang impor, tingginya biaya distribusi, serta fluktuasi nilai tukar yang menekan pasar domestik.
Ia menyebut laju inflasi di Sumbar telah melampaui rata-rata nasional. Berdasarkan data Mei 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,08 persen, sedangkan rata-rata inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di empat wilayah indeks harga konsumen (IHK) di Sumbar mencapai 11,52 persen.
“Inflasi tahunan nasional pada Mei 2026 berada di angka 3,08 persen, tetapi rata-rata inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di empat wilayah indeks harga konsumen di Sumbar justru menembus 11,52 persen,” kata Syafruddin, Selasa (2/6/2026).
Ia menambahkan, akumulasi inflasi kelompok perawatan pribadi di Sumbar selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 15,52 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Syafruddin, lonjakan paling tinggi berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya yang mencatat inflasi rata-rata sebesar 28,04 persen pada Mei 2026.
“Ini membuktikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada sektor pangan utama saja,” ujarnya.
Syafruddin merinci, inflasi pada subkelompok kosmetik dan perawatan harian mencapai 34,74 persen di Dharmasraya, 28,22 persen di Bukittinggi, 25,75 persen di Pasaman Barat, dan 23,45 persen di Kota Padang.
Ia menilai data tersebut menunjukkan bahwa persoalan inflasi di Sumbar telah bergeser dari komoditas pangan pokok ke kebutuhan personal yang juga mengalami kenaikan harga signifikan.
“Data lapangan ini membuktikan bahwa inflasi di Sumbar bukan lagi sekadar urusan beras atau minyak goreng, melainkan barang kebutuhan personal yang harganya naik tak terkendali,” tegasnya.
Syafruddin mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan harga cabai merah, biaya transportasi, energi, dan produk perawatan pribadi mulai menggerus daya beli masyarakat. Akibatnya, sebagian besar pengeluaran rumah tangga habis untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan harga.
Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, petani, serta pelaku UMKM kuliner menjadi pihak yang paling terdampak.
“Kelompok ini sangat menderita karena pendapatan mereka tidak bisa naik secepat kenaikan harga barang-barang di pasar,” katanya.
Ia juga menilai pelaku usaha kuliner menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, biaya bahan baku terus meningkat, sementara di sisi lain daya beli masyarakat melemah sehingga jumlah pelanggan berkurang.
Jika kondisi ini terus berlangsung, Syafruddin memperkirakan masyarakat akan mengubah pola konsumsi mereka dengan mengurangi pembelian barang sekunder, menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, hingga menurunkan kualitas konsumsi pangan.
Menurutnya, dampak lanjutan dari situasi tersebut adalah melambatnya perputaran uang di sektor riil yang berpotensi menekan omzet pedagang pasar tradisional, warung ritel, dan usaha jasa skala kecil.
Karena itu, Syafruddin mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan audit terhadap sumber-sumber kenaikan harga secara lebih rinci dan mengawasi margin keuntungan di tingkat perdagangan.
“Pemerintah harus melacak apakah inflasi dua digit ini karena harga emas, kosmetik impor, atau permainan harga di tingkat ritel agar intervensi pasokan dan subsidi ongkos angkut bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
