Sebab ketika sebuah daerah membutuhkan APBD Perubahan untuk membiayai kontingen, sementara proses pencairannya belum selesai, pemerintah daerah tidak mungkin diminta mengabaikan prosedur hanya agar sebuah jadwal tetap terlihat berjalan mulus.
Di sisi lain, pemerintah provinsi dan KONI juga memiliki alasan untuk mempertahankan jadwal. Jadwal tersebut telah melalui proses koordinasi dan telah memiliki dasar keputusan resmi.
Maka persoalannya tidak tepat jika disederhanakan menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah.
Persoalannya adalah apakah keputusan yang benar pada saat ditetapkan masih menjadi keputusan yang paling realistis ketika kondisi di lapangan berubah.
Itulah pertanyaan yang harus dijawab.
Jangan Paksa Administrasi Mengejar Seremoni
Ada satu prinsip yang semestinya tidak boleh berubah dalam keadaan apa pun: uang rakyat harus digunakan sesuai aturan.
Pesisir Selatan, misalnya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan hibah untuk kebutuhan kontingen, tetapi pencairannya masih harus melewati tahapan administrasi APBD Perubahan. Karena waktu semakin sempit, daerah itu menyatakan menghadapi kesulitan mempersiapkan kebutuhan kontingen secara ideal.
Padang Pariaman juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Persoalan bukan ketidakmauan mengikuti Porprov, melainkan bagaimana memastikan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor administrasi dan hukum.
Ini perlu dihormati.
Jangan sampai atlet yang sudah berlatih keras justru ditempatkan pada posisi paling rentan akibat persoalan yang sebenarnya bukan mereka yang menciptakan.
Kita tidak bisa meminta atlet berlari lebih cepat sementara birokrasi anggarannya belum selesai berjalan.
Kita juga tidak bisa meminta KONI daerah mengeluarkan uang yang belum memiliki dasar pencairan yang sah.
Dan kita tidak seharusnya membangun budaya bahwa sebuah kegiatan pemerintah harus tetap berjalan apa pun kondisinya hanya demi menjaga gengsi jadwal.
Seremoni hanya berlangsung beberapa jam. Pertanggungjawaban anggaran bisa berlangsung bertahun-tahun.
Karena itu, yang harus dijaga bukan sekadar tanggal pembukaan.
Yang harus dijaga adalah integritas seluruh prosesnya.
Kalau Memang Siap, Buktikan dengan Data
Di sinilah pemerintah dan KONI Sumbar memiliki kesempatan untuk menjawab kegelisahan publik dengan cara paling sederhana: data.
Berapa daerah yang sudah benar-benar siap?
Berapa yang anggarannya sudah tersedia?
Berapa yang masih menunggu proses APBD-P?
Apa solusi bagi daerah yang belum mampu mendaftarkan kontingen?
Dan jika semua persoalan itu dapat diselesaikan sebelum pertandingan dimulai, kapan batas waktunya?
Publik tidak membutuhkan pernyataan yang terlalu panjang.
Publik membutuhkan kepastian yang bisa diukur.
Jika memang Porprov 2–14 Oktober masih realistis, katakan mengapa realistis dan tunjukkan indikatornya.
Jika ada daerah yang belum siap, jelaskan bagaimana solusinya.
Jika seluruh proses administrasi bisa diselesaikan dalam beberapa hari, tunjukkan tahapan dan tenggatnya.
Dengan begitu, perdebatan tidak lagi menjadi soal “tetap Oktober atau pindah November”, melainkan menjadi diskusi berdasarkan fakta.
