Justru karena itulah penyelenggaraannya harus dijaga dengan lebih serius.
Jangan sampai setelah delapan tahun menunggu, kita terlalu sibuk memastikan acara tetap berlangsung sesuai kalender, tetapi lupa memastikan fondasinya benar-benar kuat.
Porprov seharusnya menjadi kebanggaan.
Bukan beban bagi pemerintah daerah.
Bukan risiko hukum bagi pengurus olahraga.
Bukan kegelisahan bagi panitia.
Dan terutama bukan ketidakpastian bagi atlet.
Sumbar tidak membutuhkan Porprov yang sekadar terlaksana.
Sumbar membutuhkan Porprov yang tertib, legal, terukur, inklusif dan benar-benar mampu menghadirkan seluruh kekuatan olahraga daerah.
Kalau memang Oktober adalah pilihan yang paling realistis, mari pastikan semua daerah memiliki jalan yang sah untuk sampai ke sana.
Kalau ada persoalan anggaran, selesaikan secara terbuka.
Kalau ada persoalan administrasi, percepat sesuai kewenangan.
Kalau ada daerah yang belum siap, dengarkan alasannya.
Dan kalau ternyata kalender perlu dievaluasi, jangan menjadikan evaluasi sebagai sesuatu yang memalukan.
Sebab yang memalukan bukan mengakui bahwa sebuah rencana membutuhkan penyesuaian.
Yang patut dihindari adalah memaksakan sebuah rencana hanya karena kita sudah terlanjur mengumumkannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Porprov bukanlah seberapa megah pembukaannya.
Bukan pula seberapa cepat kita mengatakan semuanya siap.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah atlet bisa bertanding, apakah anggaran digunakan secara sah, apakah seluruh daerah mendapat kesempatan yang wajar, dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Jika empat hal itu terpenuhi, Sumatera Barat menang.
Bukan hanya di arena pertandingan.
Tetapi juga dalam cara kita mengelola pemerintahan.
