Kabarminang – Bagi sebagian orang, angka kurs dolar AS mungkin hanya deretan angka di layar ponsel atau grafik merah-hijau di pasar keuangan. Namun bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama kelompok menengah ke bawah, melemahnya rupiah bukan sekadar urusan ekonomi makro. Dampaknya perlahan masuk ke dapur, ke pasar tradisional, ke ongkos transportasi, hingga ke biaya hidup sehari-hari.
Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor berbagai barang dan bahan baku otomatis meningkat. Indonesia memang bukan negara yang sepenuhnya bergantung pada impor, tetapi banyak sektor ekonomi masih menggunakan bahan baku, mesin, komponen industri, hingga energi yang harganya terkait dolar AS. Akibatnya, pelemahan rupiah sering kali berujung pada kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga barang dan jasa yang dibayar masyarakat. Fenomena ini dalam ekonomi dikenal sebagai exchange rate pass-through, yakni ketika perubahan nilai tukar akhirnya memengaruhi harga domestik. Berbagai penelitian IMF dan Bank Dunia menunjukkan bahwa depresiasi mata uang cenderung meningkatkan inflasi dan harga-harga di dalam negeri.
Masalahnya, harga-harga biasanya bergerak lebih cepat dibandingkan pendapatan masyarakat.
Di sinilah persoalan utama muncul. Ketika harga kebutuhan pokok, transportasi, biaya pendidikan, atau biaya kesehatan meningkat, daya beli masyarakat akan tergerus jika pendapatan mereka tidak ikut naik. IMF menyebut erosi pendapatan riil akibat inflasi sebagai salah satu biaya terbesar yang ditanggung masyarakat dalam periode kenaikan harga. Dengan kata lain, uang yang sama membeli barang yang lebih sedikit dibanding sebelumnya.
Kelompok yang paling rentan adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian kelas menengah. Mereka umumnya menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, transportasi, dan biaya sekolah anak. Ketika harga kebutuhan pokok naik, ruang untuk menabung atau berinvestasi semakin sempit. Bahkan banyak keluarga yang akhirnya terpaksa mengurangi konsumsi, menunda pembelian barang penting, atau mengurangi kualitas gizi keluarga demi menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang stagnan. Penelitian Bank Dunia dan berbagai studi ekonomi menunjukkan bahwa tekanan inflasi paling berat memang dirasakan kelompok berpendapatan rendah karena proporsi belanja kebutuhan pokok mereka jauh lebih besar dibanding kelompok kaya.
Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin relevan karena pertumbuhan upah tidak selalu bergerak secepat kenaikan biaya hidup. Banyak pekerja sektor informal, buruh harian, petani kecil, pedagang kaki lima, pengemudi transportasi, hingga pekerja lepas tidak memiliki mekanisme penyesuaian pendapatan secara otomatis ketika inflasi meningkat. Sementara itu, harga-harga di pasar tidak menunggu kenaikan gaji datang terlebih dahulu.
Akibatnya, masyarakat sering merasakan paradoks ekonomi. Secara nominal, pendapatan mereka mungkin tidak berubah. Namun secara riil, kemampuan membeli barang dan jasa terus menurun. Gaji yang tahun lalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama satu bulan, kini mungkin hanya cukup untuk tiga minggu. Sisanya harus ditutup dengan mengurangi konsumsi atau mengambil tabungan yang tersisa.
