Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat menilai komunikasi pemerintah perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga terdampak yang masih berjuang memulihkan ekonomi keluarga.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu kepastian dan keterbukaan informasi. Kalau memang stok ada dan tetap dibagikan, sampaikan secara terbuka supaya tidak muncul prasangka,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Anduriang.
Di lapangan, sebagian warga mengaku bantuan memang tidak lagi sesering saat masa tanggap darurat. Namun, mereka berharap dukungan pangan tetap tersedia sampai kondisi ekonomi benar-benar pulih.
Pemkab Padang Pariaman menyatakan akan melakukan evaluasi mekanisme distribusi pascabencana agar lebih adaptif dengan kondisi riil masyarakat. JKA menegaskan komitmen tersebut.
“Status darurat boleh selesai, tetapi tanggung jawab pemerintah tidak selesai. Kami tetap hadir dan akan terus memperbaiki pola distribusi agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tuturnya.
