Kabarminang — Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedi Azis (JKA), mengklarifikasi isu menumpuknya bahan pokok pascabencana. Ia menegaskan bahwa tidak ada bantuan yang sengaja ditumpuk atau dibiarkan tanpa penyaluran meski status tanggap darurat dicabut.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah warga terdampak di Nagari Anduriang, kecamatan 2×11 Kayu Tanam, mengaku tidak lagi rutin menerima bantuan pangan sejak masa tanggap darurat berakhir. Di sisi lain, beredar informasi bahwa masih terdapat stok logistik di kompleks rumah dinas bupati.
Untuk menanggapi hal itu, JKA mengatakan bahwa keberadaan stok tidak berarti bahwa bantuan dihentikan. Ia menjelaskan bahwa pola distribusi memang berubah dari fase darurat ke tahap rehabilitasi sehingga penyaluran dilakukan berdasarkan pendataan dan skala prioritas.
“Setelah status tanggap darurat selesai, mekanismenya tentu berbeda, tapi bukan berarti bantuan berhenti. Stok yang ada itu untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap terlayani,” ujar JKA pada Rabu (4/3).
JKA mengakui bahwa dalam masa transisi sering muncul persepsi di Tengah masyarakat seolah-olah bantuan terhenti total. Padahal, katanya, pemerintah daerah tetap menyalurkan logistik secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan data penerima.
“Anggaran daerah kita terbatas. Karena itu, distribusi tidak bisa sekaligus. Harus diatur agar berkelanjutan dan tepat sasaran,” ucap JKA.
JKA menyebut bahwa data penerima bantuan terus diperbarui melalui koordinasi dengan pemerintah nagari dan dinas terkait. Ia membuka ruang bagi warga yang merasa belum tersentuh distribusi untuk melapor agar dapat diverifikasi.
“Kalau ada yang belum menerima padahal layak, silakan laporkan. Kita evaluasi bersama. Pemerintah tidak menutup mata,” tuturnya.
