Kabarminang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman mulai mengarahkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke sistem digital melalui penerapan aplikasi SIKANDA-BLUD. Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau realisasi keuangan BLUD secara real time.
Penerapan aplikasi itu menjadi salah satu agenda dalam kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan BOKKB, serta penyusunan laporan barang milik daerah Puskesmas.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Truntum Padang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan pengurus barang pada RSUD dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kegiatan juga diikuti tenaga akuntansi, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, serta pengurus barang pada Puskesmas.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengatakan kegiatan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola keuangan BLUD dan Dana BOK. Kemudian, untuk mendorong pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akurat, dan dapat dipantau secara real time.
Ia menilai salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan adalah pola pikir yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada hasil yang diberikan kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita berpikir hanya bagaimana anggaran terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia melanjutkan, penggunaan aplikasi SIKANDA-BLUD menjadi langkah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan. Melalui sistem tersebut, kinerja instansi pengelola BLUD dapat dipantau berdasarkan kecepatan pelaksanaan dan pencatatannya.
“Dengan aplikasi ini, transparansi akan semakin nyata. Kita bisa melihat kecepatan kinerja masing-masing instansi pengelola BLUD, sementara pencatatannya juga dapat dilakukan secara real time,” ujarnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan penerapan teknologi digital tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang digunakan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
“Sebagus apa pun aplikasinya, tidak akan berjalan maksimal kalau tidak didukung oleh petugas yang handal. Karena itu, ikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kegiatan ini menggunakan uang rakyat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh peserta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Menurutnya, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan, dan meminimalkan kesalahan manusia.
“Harapan kita tentu bagaimana pengelolaan keuangan semakin baik dan kita dapat mempertahankan opini WTP. Untuk itu, dukungan Bapak dan Ibu semua sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, M. Fadhly, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BLUD selama ini masih banyak dilakukan secara manual. Kemudian, melalui penerapan SIKANDA-BLUD, proses pengelolaan tersebut mulai dialihkan ke sistem digital. Dengan demikian, pemantauan realisasi keuangan BLUD dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.
“Aplikasi SIKANDA ini digunakan untuk memonitor realisasi BLUD. Dengan sistem ini, pencapaian BLUD dapat dipantau secara real time,” jelasnya.
Ia mengatakan aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pengelola keuangan. Dengan berkurangnya beban administrasi, petugas diharapkan dapat lebih fokus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
