Kabarminang – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan di daerahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna membahas kebutuhan perumahan sekaligus penataan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendukung implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah. Hadir pula Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari, sementara Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy turut mendampingi dan memberikan dukungan terhadap berbagai usulan strategis yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengajak Annisa meninjau langsung kawasan Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun yang saat ini dikembangkan sebagai proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan permukiman modern. Kawasan itu menjadi salah satu contoh konsep penataan permukiman terpadu yang menghadirkan hunian lebih layak, sehat, dan tertata.
Bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, peninjauan tersebut menjadi referensi dalam menyusun konsep pengembangan kawasan permukiman di daerah, terutama untuk wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan.
Pada pertemuan itu, Annisa memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Dharmasraya di sektor perumahan. Berdasarkan data pemerintah daerah, backlog perumahan di kabupaten tersebut masih mencapai sekitar 18.500 unit. Selain itu, terdapat 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH) serta 23.598 kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan dukungan penyediaan rumah layak huni.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mencatat terdapat 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare yang membutuhkan penanganan secara bertahap. Penataan kawasan tersebut meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian PKP. Di antaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN), penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Annisa juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang valid, kesiapan lahan, dukungan perizinan, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap dukungan dari Kementerian PKP dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Upaya memperjuangkan program perumahan dari pemerintah pusat bukan kali pertama dilakukan. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Dharmasraya berhasil memperoleh bantuan penataan kawasan permukiman kumuh di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare dengan nilai anggaran mencapai Rp6,2 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
