Kabarminang — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai anggaran Rp250 juta untuk pembangunan sumur bor di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, sangat tidak wajar dan tidak masuk akal di tengah kondisi daerah yang sedang membutuhkan biaya untuk rehabilitasi pascabencana.
Ia menyebut nilai tersebut terlalu fantastis untuk fasilitas air bersih sebuah rumah tangga, meskipun itu merupakan kediaman resmi seorang pejabat daerah. Ia membandingkan biaya pembuatan sumur bor standar di daerah Kuranji yang umumnya hanya berkisar Rp6 juta, sementara sumur bor dengan fasilitas paling lengkap dan mahal di pasaran maksimal hanya menghabiskan Rp30 juta hingga Rp50 juta.
Tommy menilai besaran dana tersebut hanya logis jika digunakan untuk membangun sumur skala industri besar, kawasan komersial, atau sumur komunal yang mampu mengaliri kebutuhan air bersih satu desa.
“Jika angka Rp250 juta ini ditawarkan untuk sumur rumah tangga biasa, jelas tidak masuk akal dan terlalu mahal. Ini hanya untuk rumah seorang wakil gubernur, sehingga rawan menjadi ladang korupsi,” ujarnya kepada Sumbarkita, Jumat (29/5).
Ia juga menyoroti pembelaan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Pemprov Sumbar yang berdalih ada biaya riset geolistrik, karena menurutnya argumen tersebut tetap tidak bisa membenarkan pembengkakan biaya yang begitu mencolok.
Ia menyebut pernyataan Pemprov Sumbar yang mengklaim sumur bor tersebut merupakan fasilitas publik untuk mengatasi kekeringan masyarakat umum justru terkesan panik dan kontradiktif.
“Alasan bahwa sumur di dalam rumah dinas bisa dipakai masyarakat umum saat kekeringan itu tidak logis. Jangan membuat alasan yang dicari-cari setelah proyek ini memicu polemik di tengah masyarakat,” katanya.
Tommy mengingatkan pemerintah daerah untuk memiliki kepekaan sosial terhadap keadilan masyarakat, mengingat saat ini masih banyak warga korban bencana yang terlantar di hunian sementara.
