Kabarminang – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat menyiapkan langkah hukum terkait kasus penelantaran 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat persoalan biro perjalanan Suka Travel dari PT Sulthan Khatulistiwa Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, Rifki Diflaizar, mengatakan pihaknya sedang menyusun analisis yuridis untuk menentukan langkah hukum terhadap biro perjalanan tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan Kemenhaj pusat agar kasus itu dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kemenhaj Sumbar sedang menyusun analisis yuridis dan berkoordinasi dengan Kemenhaj Pusat untuk memproses kasus ini ke ranah hukum,” tegas Rifki saat dihubungi Sumbarkita, Senin (9/11/2026).
Kasus tersebut mencuat setelah 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat terlantar selama tujuh hari. Mereka seharusnya berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi, pada 3 November 2026 melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Namun, persoalan visa dan dokumen perjalanan membuat para jemaah tidak kunjung diberangkatkan. Mereka sempat tertahan selama dua malam di Asrama Haji Padang sebelum dialihkan ke Jakarta.
“Mereka seharusnya sudah berangkat pada 3 November lalu ke Jedah dari (Bandara Internasional Minangkabau) BIM. Namun karena persoalan visa dan semacamnya, jemaah sempat tertahan di Asrama Haji Padang selama dua malam sebelum akhirnya dialihkan ke Jakarta,” ujar Rifki.
Di Jakarta, para jemaah diinapkan di sejumlah hotel kecil di kawasan Bandara Soekarno-Hatta selama empat malam. Selama itu, mereka tidak mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan.
Kemenhaj Sumbar mulai menangani persoalan tersebut setelah menerima laporan darurat dari keluarga salah seorang jemaah. Tim kemudian bergerak ke Jakarta untuk menelusuri keberadaan dan memastikan kondisi para jemaah.
