“Keluarga melapor bahwa jemaah sudah sangat stres dan menangis di airport Soetta. Tim kami langsung bergerak ke lokasi untuk menyisir keberadaan para jemaah,” tutur Rifki.
Dari hasil penelusuran, biro perjalanan tersebut diduga tidak memenuhi kewajibannya dalam menyiapkan dokumen perjalanan, termasuk visa, dokumen akomodasi, dan tiket penerbangan.
“Pengurusan dokumen umrah idealnya dilakukan tiga bulan sebelum keberangkatan. Dalam kasus ini, hingga enam hari terlunta-lunta, visa jemaah tetap tidak keluar,” tegasnya.
Persoalan semakin serius setelah Kemenhaj Sumbar memeriksa status legalitas perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sulthan Khatulistiwa Travel berstatus tidak aktif dan izin operasionalnya telah diblokir pemerintah sejak Agustus 2025.
“Izin operasional PT tersebut sudah diblokir oleh Kementerian Agama sejak Agustus 2025 karena keterlibatan dalam kasus hukum terdahulu,” ungkap Rifki.
Menurutnya, perusahaan tersebut sempat mengajukan permohonan pembukaan blokir izin pada September 2025. Namun, pemerintah menolak permohonan itu karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat.
“Meskipun berpusat di Kota Padang dan beroperasi di Pasaman Barat, travel ini nekat menghimpun dana dan mengorganisir keberangkatan secara ilegal,” tambah Rifki.
Sementara itu, pimpinan biro perjalanan tersebut belum diketahui keberadaannya setelah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan persoalan keberangkatan para jemaah.
