Kabarminang — DPRD Sumatera Barat (Sumbar) didesak segera memanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terkait dengan kejanggalan anggaran pembangunan sumur bor di rumah dinas wakil gubernur, Vasko Ruseimy. Proyek senilai Rp250 juta di tengah kondisi daerah yang butuh pemulihan pascabencana tersebut dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Sorotan tajam itu datang dari pakar hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum keuangan negara, Beni Kurnia Illahi. Akademisi Universitas Bengkulu yang juga peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu meminta lembaga legislatif memaksimalkan fungsi pengawasannya secara konkret.
Menurut Beni, anggaran sumur bor dengan angka perbaikan mencapai seperempat miliar Rupiah tersebut tidak masuk akal sehat. Ia menilai bahwa DPRD Sumbar memiliki tanggung jawab penuh moral dan konstitusional untuk meluruskan penggunaan uang rakyat yang tidak efisien tersebut.
“DPRD selaku lembaga legislatif daerah memiliki wewenang penuh untuk mengawasi dan menegur eksekutif. DPRD harus berani menggunakan Hak Interpelasi guna memanggil kepala daerah,” ujar Beni kepada Kabarminang.com pada Selasa (9/6/2026).
Beni menegaskan bahwa penggunaan hak interpelasi sangat mendesak demi transparansi tata kelola keuangan daerah. Melalui hak legislatif tersebut, katanya, pihak eksekutif diwajibkan untuk memberikan keterangan serta mengklarifikasi temuan kejanggalan anggaran yang kini disoroti tajam oleh publik.
Beni menekankan bahwa DPRD harus memanfaatkan momentum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan pada periode Juni ini secara optimal. Ia mengatakan bahwa anggota dewan tidak boleh menutup mata terhadap pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar.
“Momen bulan Juni ini sangat tepat bagi DPRD untuk mendesak pemerintah daerah melakukan revisi anggaran. Seluruh alokasi yang dinilai tidak mendesak di dalam RAPBD Perubahan harus segera dialihkan,” tutur Beni.
Beni menyarankan agar anggaran pengadaan fasilitas rumah dinas yang dinilai mewah tersebut dialihkan ke sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat banyak. Ia menyebut bahwa salah satu prioritas utama yang harus didanai saat ini ialah program penanganan dan pemulihan pascabencana alam di Sumbar.
